MEMAHAMI KAIDAH-KAIDAH DASAR DALAM BISNIS
Oleh : Muhammad Wasitho Abu Fawaz, Lc
Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap aspek kehidupan
manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Islam juga memiliki banyak prinsip dasar yang
memberikan frame khusus pada bab muamalah. Oleh karenanya, sudah sepatutnya bagi
setiap pengusaha muslim untuk mempelajari dan memahami kaidah-kaidah dan prinsip-
prinsip Islam dalam jual beli (bisnis) agar ia dapat membedakan antara praktik bisnis
yang halal dan yang haram, yang hak dan yang batil, dan ia juga bisa menyelamatkan
dirinya dan hartanya dari hal-hal terlarang seperti riba, dusta, penipuan, dan selainnya.
Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khathab radhiyallahu anhu, bahwa ia
mengeluarkan setiap pedagang yang tidak paham tentang jual beli (yang syar’i) dari
pasar, seraya berkata, “Tidak diperkenankan berdagang di pasar-pasar kaum muslimin
bagi siapa saja yang tidak memahami seluk beluk riba.”
Diriwayatkan juga dari Imam Malik bahwa beliau memerintahkan para penguasa untuk
mengumpulkan seluruh pedagang dan orang-orang pasar, lalu beliau menguji mereka
satu-persatu , saat beliau dapati diantara mereka ada yang tidak mengerti hukum halal-
haram dalam jual-beli beliau melarangnya masuk ke pasar seraya menyuruhnya
mempelajari fiqih muamalah (bisnis), bila telah paham, orang tersebut dibolehkan
masuk pasar. (lihat Al maaliyah wal Mashrafiyyah , DR. Nazih Hamad, hal.359) .
Di antara kaidah-kaidah dasar dalam muamalah yang terpenting adalah sebagai berikut:
1. Hukum Asal dalam Bab Muamalah adalah Mubah
Mayoritas ulama fikih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah
mubah (diperbolehkan), kecuali terdapat dalil shahih dan jelas yang melarangnya. (lihat
Al-Qowa’ id Al-Fiqhiyyah Al-Kubra , Dr. Shalih As-Sadlan)
Prinsip ini berbeda dengan prinsip ibadah. hukum asal dalam ibadah adalah dilarang
hingga ada dalil shahih yang membolehkannya atau mensyariatkannya. Hal ini
dimaksudkan agar manusia tidak berlomba-lomba membuat sesuatu yang baru dalam
agama Allah yang tidak diajarkan.
Di antara dalil bagi prinsip dasar ini ialah firman Allah:
ْﻞُﻗ ْﻢُﺘْﻳَﺃَﺭَﺃ َﻝﺰﻧَﺃ ﺎَﻣ ُﻪَّﻠﻟﺍ ْﻢُﻜَﻟ ْﻦِﻣ ٍﻕْﺯِﺭ ُﻪْﻨِﻣ ْﻢُﺘْﻠَﻌَﺠَﻓ ْﻞُﻗ ﻻﻼَﺣَﻭ ﺎًﻣﺍَﺮَﺣ ُﻪَّﻠﻟﺁ َﻥِﺫَﺃ ْﻢُﻜَﻟ ﻰَﻠَﻋ ْﻡَﺃ ِﻪَّﻠﻟﺍ َﻥﻭُﺮَﺘْﻔَﺗ
“Katakanlah, Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu
kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal. Katakanlah, Apakah Allah
telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja
terhadap Allah?” (QS.Yunus: 59).
Dan firman Allah:
ﺎَﻳ َﻦﻳِﺬَّﻟﺍ ﺎَﻬُّﻳَﺃ ﺍﻮُﻓْﻭَﺃ ﺍﻮُﻨَﻣﺁ ِﺩﻮُﻘُﻌْﻟﺎِﺑ
“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. ” (QS. Al-Ma- idah: 1)
Dan firman-Nya pula:
ﺍﻮُﻓْﻭَﺃَﻭ َّﻥِﺇ ِﺪْﻬَﻌْﻟﺎِﺑ َﻥﺎَﻛ َﺪْﻬَﻌْﻟﺍ ﻻﻮُﺌْﺴَﻣ
“ Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan
jawabnya .” ( QS. Al-isra’: 34)
Aqad (perjanjian) di sini sifatnya mutlak, mencakup janji hamba kepada Allah dan
perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.
Dalil lainnya ialah firman Allah:
َﻦﻳِﺬَّﻟﺍ ﺎَﻬُّﻳَﺃ ﺎَﻳ ﻻ ﺍﻮُﻨَﻣﺁ ْﻢُﻜَﻟﺍَﻮْﻣَﺃ ﺍﻮُﻠُﻛْﺄَﺗ ْﻢُﻜَﻨْﻴَﺑ ﻻِﺇ ِﻞِﻃﺎَﺒْﻟﺎِﺑ َﻥﻮُﻜَﺗ ْﻥَﺃ ٍﺽﺍَﺮَﺗ ْﻦَﻋ ًﺓَﺭﺎَﺠِﺗ ْﻢُﻜْﻨِﻣ
“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka
sama-suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa’: 29)
Dan firman-Nya pula:
ْﺪَﻗَﻭ َﻞَّﺼَﻓ ْﻢُﻜَﻟ ﺎَﻣ َﻡَّﺮَﺣ ﻻِﺇ ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ ْﻢُﺗْﺭِﺮُﻄْﺿﺍ ﺎَﻣ ِﻪْﻴَﻟِﺇ
“ Dan Sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya
atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.” ( QS. Al-An’am: 119 )
Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa apa saja yang tidak diharamkan oleh Allah
maka hukumnya halal atau mubah. Dan juga mengindikasikan bahwa Allah memberikan
kebebasan dan kelenturan dalam kegiatan muamalah, selain itu syariah juga mampu
mengakomodir transaksi modern yang berkembang.
2. Hukum asal segala sesuatu adalah bebas tanggungan
Asal status hukum kepemilikan seseorang adalah terbebas dari segala tuntutan. Tidak
ada seorang pun yang dituntut oleh orang lain tentang sesuatu yang dimilikinya, kecuali
jika ada bukti kuat yang menafikannya. Jika hanya sekadar pengakuan atau tuduhan,
maka dianggap tanpa ada landasan dan alasan yang kuat.
Barangsiapa mengaku punya piutang terhadap orang lain tetapi tidak memiliki bukti
yang kuat dan meyakinkan, maka orang yang didakwa berhutang padanya bebas dari
dakwaan tersebut bila ia mengingkarinya. Sebab orang yang mendakwa ingin agar uang
yang dihutang bisa disandarkan jadi hak miliknya. Padahal hukum asal kepemilikan
sesuatu itu bebas dan orang yang mengaku-ngaku tersebut bertentangan dengan
hukum asal. Dan barangsiapa bertentangan dengan hukum asal, maka hendaknya dia
menunjukkan suatu bukti yang kuat dan meyakinkan.
Dari prinsip ini, maka lahirlah prinsip lain yaitu ‘ bukti diharuskan ada bagi pihak yang
mendakwa (mengaku) dan sumpah itu diambil dari orang yang mengingkarinya’.
Prinsip ini berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ,
ْﻮَﻟ ﻰَﻄْﻌُﻳ ُﺱﺎَّﻨﻟﺍ ﻰَﻋَّﺩَﻻ ْﻢُﻫﺍَﻮْﻋَﺪِﺑ ٌﻝﺎَﺟِﺭ َﻝﺍَﻮْﻣَﺃ ٍﻡْﻮَﻗ َّﻦِﻜَﻟَﻭ ْﻢُﻫَﺀﺎَﻣِﺩَﻭ َﺔَﻨِّﻴَﺒْﻟﺍ ﻰِﻋَّﺪُﻤْﻟﺍ ﻰَﻠَﻋ َﻦْﻴِﻤَﻴْﻟﺍَﻭ
ْﻦَﻣ ﻰَﻠَﻋ َﺮَﻜْﻧَﺃ
“ Jika semua orang diberikan (apa yang mereka dakwakan) hanya dengan dakwaan
mereka, maka akan banyak orang yang mendakwakan harta dan jiwa orang lain. Tapi
yang mendakwa harus mendatangkan bukti dan terdakwa yang mengingkari harus
bersumpah.” ( Hadits hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya, dan
sebahagiannya di Shahihain)
Ibnu Daqiq Al-‘Ied berkata: “Dan hadits ini adalah salah satu pokok hukum dan referensi
utama dalam pertentangan dan perselisihan. Konsekuensinya seseorang tidak boleh
divonis hanya dengan dakwaannya.” ( Syarah Arba’in , Ibnu Daqiq , hlm.117)
3. Prinsip tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain
Islam melarang umatnya untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan bahaya pada
orang lain dan mengakibatkan kerusakan di atas muka bumi. Rasulullah shallallahu alaihi
wasallam bersabda:
َﻻ َﺭَﺮَﺿ َﻻَﻭ َﺭﺍَﺮِﺿ
“ Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. ” (HR. Ibnu
Majah no. 2430 dan Ahmad no.2867)
Sebagai penerapan dari prinsip ini, maka setiap pengusaha muslim dituntut untuk
memiliki kemampuan dalam menyeimbangkan antara kemaslahatan untuk dirinya dan
untuk masyarakatnya, ketika dia memanfaatkan hartanya dalam investasi.
Wajib bagi pengusaha muslim untuk menelaah keadaan masyarakat dengan jeli, yang
kemudian mendorongnya untuk melakukan kewajiban-kewajibannya sehingga bisa
mendatangkan manfaat untuk mereka. Dia tidak membatasi diri untuk melakukan
kebaikan, jika terdapat kemanfaatan untuk manusia pada umumnya.
4. Segala sesuatu yang mengantarkan pada keharaman, maka hukumnya haram
Di antara hikmah Allah yang agung adalah ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka
Allah menjaganya dengan sebuah penjagaan yang sangat ketat, yaitu dengan menutup
semua pintu yang mengantarkan seseorang ke sana. Oleh karena itu segala sarana yang
mengarahkan manusia ke jalan yang haram, maka diharamkan juga. Hal ini ditetapkan
untuk menutup kemungkinan-kemungkinan lainnya. Dosa yang terdapat pada perbuatan
haram, tidak hanya diberikan pada pelakunya saja, namun juga kepada semua pihak
yang membantu terlaksananya perbuatan tersebut.
Dalam masalah riba, Rasulullah melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, orang
yang memberinya, penulisnya, dan saksinya. Begitu juga dengan diharankannya khamr.
Rasulullah melaknat peminumnya, pembuatnya, penyajinya, alat yang digunakan untuk
menyajikannya, yang memakan hasil keuntungannya, dan semua pihak yang membantu
terlaksananya perbuatan haram tersebut. (Hadits yang melaknat riba dan khamr serta
siapa saja yang bersangkutan dengan keduanya dapat dibaca pada majalah Pengusaha
Muslim edisi 02 Volume 1 di rubrik Kajian Kita hal. 41)
5. Beralasan untuk melaksanakan yang haram, tidak mengubah status
keharamannya.
Islam telah menutup rapat upaya-upaya untuk mencari celah dan alasan agar seseorang
dapat malakukan perbuatan haram tersebut, misalnya dengan menggunakan sarana
yang samar dan mambuat-buat alasan. Bisa juga dalam bentuk menyebut sesuatu yang
aslinya diharamkan dengan nama lain, atau menampilkannya dengan cover yang
berbeda tanpa mengubah intinya. Tindakan tersebut tidak menjadikan status
keharamannya berubah menjadi halal.
Mencari-cari alasan atas sesuatu yang telah diharamkan merupakan sifat dan karakter
kaum Yahudi. Rasulullah menceritakan tentang suatu masa, di mana akan banyak
manusia yang menghalalkan riba dengan nama jual beli. Padahal riba tetaplah riba
sekalipun ia dinamakan dengan bunga, keuntungan, kelebihan, atau penjualan. Dalam
masalah ini Ibnul Qayyim berkata, “Kerusakan yang sangat besar yang dikandung dalam
riba, tidak cukup hanya dengan mengubah nama aslinya dari riba menjadi transaksi
lainnya. Begitu juga tidak berarti hanya dengan mengubah bentuknya menjadi bentuk
lainnya.” (Lihat Ighatsatu Al-Lahfan Min Mashayidi Asy-Syaithan , pada pasal
golongan yang menghalalkan riba).
6. Niat baik tidak melegalkan diperbolehkannya melakukan yang haram.
Haram tetap menjadi haram, sebaik apapun niat pelakunya. Karena dalam Islam, tujuan
tidak bisa menghalalkan seseorang untuk menggunakan segala macam cara untuk
meraihnya.
Oleh karenanya, seorang pengusaha muslim tidak boleh mengumpulkan harta dari
sesuatu yang haram, seperti dari riba atau hal lain yang diharamkan syari’at Islam,
kemudian ia gunakan untuk menafkahi dirinya, keluarganya, untuk membangun masjid
atau pesantren, atau untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Karena amal tersebut
ditolak oleh Allah. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu
anhu , bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,
« َﻪَّﻠﻟﺍ َّﻥِﺇ َﻻ ٌﺐِّﻴَﻃ ُﻞَﺒْﻘَﻳ َّﻻِﺇ ﺎًﺒِّﻴَﻃ َﻪَّﻠﻟﺍ َّﻥِﺇَﻭ ﺎَﻤِﺑ َﻦﻴِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟﺍ َﺮَﻣَﺃ َﺮَﻣَﺃ َﻦﻴِﻠَﺳْﺮُﻤْﻟﺍ ِﻪِﺑ َﻝﺎَﻘَﻓ ) ﺎَﻬُّﻳَﺃ ﺎَﻳ ﺍﻮُﻠُﻛ ُﻞُﺳُّﺮﻟﺍ
ِﺕﺎَﺒِّﻴَّﻄﻟﺍ َﻦِﻣ ﺍﻮُﻠَﻤْﻋﺍَﻭ ﺎًﺤِﻟﺎَﺻ ﻰِّﻧِﺇ ﺎَﻤِﺑ َﻥﻮُﻠَﻤْﻌَﺗ ٌﻢﻴِﻠَﻋ ( َﻝﺎَﻗَﻭ ) ﺎَﻳ َﻦﻳِﺬَّﻟﺍ ﺎَﻬُّﻳَﺃ ْﻦِﻣ ﺍﻮُﻠُﻛ ﺍﻮُﻨَﻣﺁ ِﺕﺎَﺒِّﻴَﻃ ﺎَﻣ
ْﻢُﻛﺎَﻨْﻗَﺯَﺭ ( .« َّﻢُﺛ َﺮَﻛَﺫ َﻞُﺟَّﺮﻟﺍ ُﻞﻴِﻄُﻳ َﺮَﺒْﻏَﺃ َﺚَﻌْﺷَﺃ َﺮَﻔَّﺴﻟﺍ ِﻪْﻳَﺪَﻳ ُّﺪُﻤَﻳ ﻰَﻟِﺇ ِﺀﺎَﻤَّﺴﻟﺍ ِّﺏَﺭ ﺎَﻳ ﺎَﻳ ُﻪُﻤَﻌْﻄَﻣَﻭ ِّﺏَﺭ ٌﻡﺍَﺮَﺣ
ُﻪُﺑَﺮْﺸَﻣَﻭ ٌﻡﺍَﺮَﺣ ُﻪُﺴَﺒْﻠَﻣَﻭ ٌﻡﺍَﺮَﺣ ِﻡﺍَﺮَﺤْﻟﺎِﺑ َﻯِﺬُﻏَﻭ ﻰَّﻧَﺄَﻓ ُﺏﺎَﺠَﺘْﺴُﻳ َﻚِﻟَﺬِﻟ »
“ Sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan
sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana perintah-Nya
kepada para Rasul . Allah berfirman: “ Hai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-
baik, dan kerjakanlah amal shalih .” ( QS. Al-Mu’minun : 51) dan Allah berfirman: “ Hai
orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan
kepadamu. ” ( QS. Al-Baqarah : 172 )
Kemudian beliau menyebutkan seorang yang bepergian jauh, dengan rambut kusut lagi
berdebu mengulurkan kedua tangannya ke langit (seraya berdoa, pen): Ya Tuhan, ya
Tuhan, sementara makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram, dan diberi
makan dengan makanan yang haram, bagaimana mungkin dikabulkan
permintaannya? ” (HR. Muslim no. 2393)
Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi
wasallam bersabda:
ْﻦَﻣ َﻊَﻤَﺟ ﺎًﻣﺍَﺮَﺣ ًﻻﺎَﻣ َﻕَّﺪَﺼَﺗ َّﻢُﺛ ِﻪِﺑ ْﻢَﻟ ُﻪَﻟ ْﻦُﻜَﻳ ِﻪْﻴِﻓ ٌﺮْﺟَﺃ َﻥﺎَﻛَﻭ ُﻩُﺮْﺻِﺇ ِﻪْﻴَﻠَﻋ
“ Barangsiapa yang mengumpulkan harta yang haram, kemudian dia menyedekahkannya,
maka dia tidak akan mendapatkan pahala, dan dosanya akan dibebankan padanya. ” (HR.
Ibnu Hibban no. 3216. Syu’aib Arna’uth berkata, “ sanadnya hasan”).
7. Hal-hal yang mendesak (dharurat ) membolehkan seseorang untuk melakukan
sesuatu yang haram
Kaidah ini berlandaskan pada firman Allah:
ِﻦَﻤَﻓ َﺮْﻴَﻏ َّﺮُﻄْﺿﺍ ٍﻍﺎَﺑ ﻻَﻭ ٍﺩﺎَﻋ َﻢْﺛِﺇ ﻼَﻓ ِﻪْﻴَﻠَﻋ َﻪَّﻠﻟﺍ َّﻥِﺇ ٌﺭﻮُﻔَﻏ ٌﻢﻴِﺣَﺭ
“ Akan tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang .” (QS. Al-Baqarah : 173 )
Prinsip ‘ kecuali dalam keadaan terpaksa ’ ini diikat dengan suatu batasan ‘ tidak boleh
melampaui batas ’ dalam menggunakan sesuatu yang haram, juga tidak keluar dari
batasan darurat.
Dari prinsip ini, ulama fiqih mengambil sebuah kaidah lain yang berbunyi, “ Apa yang
diperbolehkan dalam kondisi darurat, diukur sesuai dengan ukurannya .”
Keadaan darurat bukanlah seperti pakaian yang elastis sehingga bisa ditafsirkan oleh
siapa saja sesuai hawa nafsunya, tanpa ada batasan. Jangan karena atas nama darurat
menjadikan seseorang melakukan sesuatu yang haram, terutama riba.
Sesungguhnya darurat itu adalah suatu keadaan yang bisa memaksa seseorang pada
kehancuran. Seorang muslim sekalipun dalam keadaan darurat, tidak sepantasnya
menyerah pada keadaan, kemudian tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan nafsunya.
Hendaknya ia tetap berpegang teguh pada hukum awal bahwa manusia memilih yang
halal, sehingga dia tidak terbiasa melakukan yang haram atau mempermudah hal yang
darurat.
8. Segala bentuk pinjaman yang mengakibatkan keuntungan yang disyaratkan,
maka dianggap riba
Objek masalah ini secara langsung adalah riba an-nasi ’ah . Suatu pinjaman yang di
dalamnya ada tambahan yang telah diketahui sebelumnya adalah riba terang-terangan.
Tidak boleh ada keuntungan yang disembunyikan dari modal dasar kontan dan jumlah
nominal tertentu. Keuntungan menjadi dibolehkan, jika ia didapat bersamaan dengan
perputaran proses produksi dan segala hal yang terkait dengannya. Kemudian
keuntungan tersebut akan dibagi berdasarkan pertimbangan unsur-unsur yang
digerakkan bersama dalam aktifitas produksi.
Seseorang akan mendapatkan modal kontannya sebesar modalnya dalam
pengembangan usaha. Keuntungan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk
persentase. Adapun kerugian akan dibagi berdasarkan titik-titik yang bersinggungan
dalam upaya pembiayaan proses produksi. Dengan demikian, uang nominal yang
diserahkan kontan pada dasarnya tidak diperbolehkan sebagai upah atau ganti atas
hutang.
9. Umat Islam tergantung pada syarat mereka
Kaidah ini menjelaskan bahwa orang-orang yang mengadakan akad transaksi hendaknya
berkomitmen dengan syarat-syarat yang telah mereka sepakati bersama, selama syarat-
syarat tersebut bukan pada masalah yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram.
Hukum asal dalam menetapkan syarat-syarat dalam jual beli adalah mubah. Pendapat
ini berdasarkan hadits Rasulullah: “ Semua orang Islam berkomitmen dengan syarat yang
mereka tetapkan bersama, yang tentunya syarat tersebut berbanding lurus dengan
kebenaran .”
Beliau juga bersabda:
ُﻝﺎَﺑ ﺎَﻣ ٍﻡﺍَﻮْﻗَﺃ َﻥﻮُﻃِﺮَﺘْﺸَﻳ ﻰِﻓ ْﺖَﺴْﻴَﻟ ﺎًﻃﻭُﺮُﺷ ِﺏﺎَﺘِﻛ ِﻪَّﻠﻟﺍ ، َﻁَﺮَﺘْﺷﺍ ِﻦَﻣ ﺎًﻃْﺮَﺷ ﻰِﻓ َﺲْﻴَﻟ ِﻪَّﻠﻟﺍ ِﺏﺎَﺘِﻛ َﺲْﻴَﻠَﻓ
ُﻪَﻟ ، ِﻥِﺇَﻭ َﻁَﺮَﺘْﺷﺍ َﺔَﺋﺎِﻣ ٍﺓَّﺮَﻣ
“ Mengapa banyak dari kaum muslimin yang menetapkan syarat-syarat yang tidak
didapatkan dalam Al-Qur’an . Barangsiapa yang menetapkan syarat yang tidak ada dalam
Al-Qur’ an, maka dia tidak mempunyai hak sekalipun walaupun membuat seratus
syarat. ” (HR. Bukhari II/972 no.2579, dan Muslim II/1141 no.1504 )
Pada dasarnya, Rasulullah tidaklah mengingkari kemungkinan adanya syarat yang dibuat
oleh mereka yang melakukan transaksi. Yang beliau ingkari adalah syarat-syarat yang
ditentukan tersebut bertentangan dengan Al-Qur’ an. Hal ini menunjukkan bahwa hukum
asal dari pengajuan syarat ini adalah mubah, kecuali jika syarat-syarat tersebut
bertentangan dengan Al-Qur’ an (dan As-Sunnah, pen).
10. Segala sesuatu yang diperbolehkan untuk menjualnya, maka boleh juga untuk
menyedekahkannya dan menggadaikannya
Maksudnya bahwa menurut syari’at segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dijual,
maka diperbolehkan juga untuk dihibahkan, disedekahkan, dan dijadikan jaminan.
Demikian tulisan sederhana tentang beberapa kaidah dasar dan prinsip Islam dalam
menjalankan usaha atau bisnis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a’lam
bish-showab.
[ Sumber: Majalah PENGUSAHA MUSLIM, Edisi 3 Volume 1 tanggal 15 Maret 2010 ]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar